Rabu, 28 September 2011

PRESIDEN PIMPIN RATAS TIGA RUU

Penyusunan UU Harus tepat, terbuka dan Aspiratif

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wapres Boediono, memimpin rapat kabinet terbatas (ratas) bidang Polhukam di Kantor Presiden, Jumat (15/7) pukul 15.00 WIB. Rapat membahas mengenai tiga rancangan undang-undang (RUU): tentang pemerintahan daerah, desa, dan pemilihan kepala daerah.

Di awal pengantar ratas, Presiden mengingatkan tiga hal sebagaimana lazimnya sebelum RUU dibahas di tingkat pemerintah. Pertama, pentingnya undang-undang dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Oleh karena itu, Presiden SBY mengingatkan UU tersebut haruslah tepat. "Memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan," ujar Presiden.

Senin, 22 Agustus 2011

Peta Jalan Purwokerto

Siapa yang gak tahu nama Kota Purwokerto, kota yang cukup terkenal dalam wilayah Jawa Tengah. Kota ini merupakan Pusat Pemerintahan diwilayah Banyumas,itu loh yang tekenal mempunyai obyek wisata baturaden. tapi yang saya ceritakan bukan masalah wisatanya,melainkan Peta jalan yang ada diwilayah Purwokerto. memang nggak begitu penting sich, tapi kayanya perlu ........

Sabtu, 20 Agustus 2011

Draf RUU Pemda Diserahkan Ke DPR Pekan Depan

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Dalam Negeri telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Rencananya draf RUU Pemda diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, setelah Presiden mengelurkan Amanat Presiden (Ampres).....

Selasa, 09 Agustus 2011

Revisi RUU Pemda Terlambat Dibahas

BANJAR, (PRLM)._Rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomer 24 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Pemda) sampai sekarang belum dibahas di Komisi II DPR, karena pemerintah belum menyerahkan draf revisi tersebut. Padahal, aturan tersebut semula ditargetkan pada tahun 2010 akan selesai dibahas.

“Beberapa kali, kami dari DPR mempertanyakan soal draf revisi UU Pemda, karena sampai sekarang belum masuk. Jadi bagaimana DPR mau membahas, kalau draf revisi dari pemerintah dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri, belum masuk. Sudah terlambat memang proses pembahasan aturan itu, harusnya mulai tahun lalu,” kata Agun Gunandjar Sudarsa, anggota Komisi II DPR, kepada “PRLM”, Kamis (4/8) di sela –sela penyerahan asuransi untuk anggota Partai Golkar di Kota Banjar.....

Jumat, 05 Agustus 2011

Deklarasi PPDI Bali

Ruhut Akan Perjuangkan Perangkat Desa PNS

Bali- 30/7/2011,  Sejumlah lebih dari 3.000 Perangkat Desa se-Bali yang tergabung dalam PPDI Sabtu 30 Juli 2011 menghadiri acara Deklarasi PPDI Propinsi Bali. Acara diselenggarakan di Gor Purna Krida Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Setelah Pengurus PPDI Provinsi di lantik, I Wayan Sinom yang menjadi ketuanya langsung melaksanakan tugas pertamanya yakni melantik pengurus PPDI Kabupaten se- Provinsi Bali.
Acara deklarasi di hadiri oleh tokoh-tokoh nasional yaitu anggota DPR RI dan DPD RI. Dari DPR RI yang hadir adalah Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, Ali maskur dan Ruhut Poltak Sitompul, SH. Sedangkan dari DPD RI I Wayan Sudirta, SH. Selain para tokoh-tokoh nasional Panitia juga mengundang Ketua DPRD beserta  bupati-bupati se- Pulau Dewata.
Ruhut Sitompul dalam sambutannya mengatakan ......