Sabtu, 18 Oktober 2014
Kamis, 23 Februari 2012
UBAIDI ROSYIDI, : Status Sangat Penting Bagi Kami.
Jakarta-Pusinfo PPDI*. Komisi II menerima sejumlah perwakilan perangkat desa yang tergabung dalam Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI), Rabu 3 Februari 2010. Dalam tuntutannya, perangkat desa yang datang dari berbagai daerah di Indonesia itu meminta supaya diangkat menjadi PNS. Menurut mereka dengan diangkat menjadi PNS maka ada kepastian status.
Namun anggota Komisi II dari Golkar, Basuki Tjahaya Purnama, menyatakan
Namun anggota Komisi II dari Golkar, Basuki Tjahaya Purnama, menyatakan
Jumat, 06 Januari 2012
RUU Desa Sudah Diserahkan Ke DPR
Jakarta - PusinfoPPDI*. Pemerintah sudah merampungkan pembahasan Rancangan Undang-Undang Desa dan sudah diserahkan ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Rabu 4 Januari 2012. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengatakan rancangan itu telah ditandatangani Presiden. “Kemarin sudah diserahkan kepada DPR,” ujar Gamawan di kantornya, Kamis 5 Januari 2012.
Selain RUU Desa, pekan lalu pemerintah juga telah menyerahkan RUU Pemilihan Kepada Daerah. Hingga kini RUU yang belum diserahkan tinggal RUU Pemerintah Daerah. Rancangan itu sudah ditandatangani semua menteri dan tinggal menunggu persetujuan Presiden.
“Saya harap minggu ini
Selain RUU Desa, pekan lalu pemerintah juga telah menyerahkan RUU Pemilihan Kepada Daerah. Hingga kini RUU yang belum diserahkan tinggal RUU Pemerintah Daerah. Rancangan itu sudah ditandatangani semua menteri dan tinggal menunggu persetujuan Presiden.
“Saya harap minggu ini
Rabu, 28 September 2011
PRESIDEN PIMPIN RATAS TIGA RUU
Penyusunan UU Harus tepat, terbuka dan Aspiratif
Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, didampingi Wapres Boediono, memimpin rapat kabinet terbatas (ratas) bidang Polhukam di Kantor Presiden, Jumat (15/7) pukul 15.00 WIB. Rapat membahas mengenai tiga rancangan undang-undang (RUU): tentang pemerintahan daerah, desa, dan pemilihan kepala daerah.
Di awal pengantar ratas, Presiden mengingatkan tiga hal sebagaimana lazimnya sebelum RUU dibahas di tingkat pemerintah. Pertama, pentingnya undang-undang dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Oleh karena itu, Presiden SBY mengingatkan UU tersebut haruslah tepat. "Memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan," ujar Presiden.
Di awal pengantar ratas, Presiden mengingatkan tiga hal sebagaimana lazimnya sebelum RUU dibahas di tingkat pemerintah. Pertama, pentingnya undang-undang dalam menyelenggarakan kehidupan bernegara dan pemerintahan. Oleh karena itu, Presiden SBY mengingatkan UU tersebut haruslah tepat. "Memenuhi berbagai kebutuhan dan kepentingan," ujar Presiden.
Senin, 22 Agustus 2011
Peta Jalan Purwokerto
Siapa yang gak tahu nama Kota Purwokerto, kota yang cukup terkenal dalam wilayah Jawa Tengah. Kota ini merupakan Pusat Pemerintahan diwilayah Banyumas,itu loh yang tekenal mempunyai obyek wisata baturaden. tapi yang saya ceritakan bukan masalah wisatanya,melainkan Peta jalan yang ada diwilayah Purwokerto. memang nggak begitu penting sich, tapi kayanya perlu ........
Sabtu, 20 Agustus 2011
Draf RUU Pemda Diserahkan Ke DPR Pekan Depan
JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Dalam Negeri telah menyelesaikan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemerintahan Daerah (Pemda). Rencananya draf RUU Pemda diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, setelah Presiden mengelurkan Amanat Presiden (Ampres).....
Selasa, 09 Agustus 2011
Revisi RUU Pemda Terlambat Dibahas
BANJAR, (PRLM)._Rencana revisi Undang-Undang (UU) Nomer 24 tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Pemda) sampai sekarang belum dibahas di Komisi II DPR, karena pemerintah belum menyerahkan draf revisi tersebut. Padahal, aturan tersebut semula ditargetkan pada tahun 2010 akan selesai dibahas.
“Beberapa kali, kami dari DPR mempertanyakan soal draf revisi UU Pemda, karena sampai sekarang belum masuk. Jadi bagaimana DPR mau membahas, kalau draf revisi dari pemerintah dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri, belum masuk. Sudah terlambat memang proses pembahasan aturan itu, harusnya mulai tahun lalu,” kata Agun Gunandjar Sudarsa, anggota Komisi II DPR, kepada “PRLM”, Kamis (4/8) di sela –sela penyerahan asuransi untuk anggota Partai Golkar di Kota Banjar.....
“Beberapa kali, kami dari DPR mempertanyakan soal draf revisi UU Pemda, karena sampai sekarang belum masuk. Jadi bagaimana DPR mau membahas, kalau draf revisi dari pemerintah dalam hal ini Kementrian Dalam Negeri, belum masuk. Sudah terlambat memang proses pembahasan aturan itu, harusnya mulai tahun lalu,” kata Agun Gunandjar Sudarsa, anggota Komisi II DPR, kepada “PRLM”, Kamis (4/8) di sela –sela penyerahan asuransi untuk anggota Partai Golkar di Kota Banjar.....
Jumat, 05 Agustus 2011
Deklarasi PPDI Bali
Ruhut Akan Perjuangkan Perangkat Desa PNS
Bali- 30/7/2011, Sejumlah lebih dari 3.000 Perangkat Desa se-Bali yang tergabung dalam PPDI Sabtu 30 Juli 2011 menghadiri acara Deklarasi PPDI Propinsi Bali. Acara diselenggarakan di Gor Purna Krida Desa Kerobokan Kecamatan Kuta Utara Kabupaten Badung. Setelah Pengurus PPDI Provinsi di lantik, I Wayan Sinom yang menjadi ketuanya langsung melaksanakan tugas pertamanya yakni melantik pengurus PPDI Kabupaten se- Provinsi Bali.
Acara deklarasi di hadiri oleh tokoh-tokoh nasional yaitu anggota DPR RI dan DPD RI. Dari DPR RI yang hadir adalah Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, Ali maskur dan Ruhut Poltak Sitompul, SH. Sedangkan dari DPD RI I Wayan Sudirta, SH. Selain para tokoh-tokoh nasional Panitia juga mengundang Ketua DPRD beserta bupati-bupati se- Pulau Dewata.
Ruhut Sitompul dalam sambutannya mengatakan ......
Acara deklarasi di hadiri oleh tokoh-tokoh nasional yaitu anggota DPR RI dan DPD RI. Dari DPR RI yang hadir adalah Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan, Ali maskur dan Ruhut Poltak Sitompul, SH. Sedangkan dari DPD RI I Wayan Sudirta, SH. Selain para tokoh-tokoh nasional Panitia juga mengundang Ketua DPRD beserta bupati-bupati se- Pulau Dewata.
Ruhut Sitompul dalam sambutannya mengatakan ......
Langganan:
Postingan (Atom)